IPOL.ID – Usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilian kepala daerah (pilkada) dipilih DPRD mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta. Wacana itu, dianggap tidak dibarengi dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
“Kita tidak setuju dengan usulan pilkada menjadi tidak langsung,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, Rabu (17/12/2024).
Rio menyebut sistem politik pemilu harus tetap dialektis dengan terbuka menerima kritik maupun otokritik. Tentunya, kata dia, sembari berupaya menyempurnakan mekanisme pemilihan yang sudah ada.
“Wajar jika menimbulkan opini kemunduran demokrasi Indonesia (dengan adanya wacana ini) karena sejatinya tidak sekadar pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan melalui parpol, tetapi lebih karena sistem politik Indonesia sekarang ini yang cenderung liberal dan kapitalistik-pragmatis,” jelas Rio.
Lebih lanjut, Rio menilai sistem politik yang terbuka membuat partai politik menjadi wadah aspirasi rakyat yang dapat mencetak kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa. Pilkada Jakarta 2024 dinilai membuktikan kualitas kader produk pendidikan partai politik mampu menjawab kebutuhan dan harapan warga Jakarta.(sofian)