Kejaksaan Periksa 2 Direktur PT Krida Utama dan PT Karya Putra Yasa Terkait Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

IPOL.ID – Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar menyampaikan keduanya diperiksa dalam kasus yang melibatkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono (PB).

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” tutur Harli di Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam.


Adapun kedua saksi yang diperiksa yakni ADT selaku Direktur PT Krida Utama dan MYF selaku Direktur PT Karya Putra Yasa.
Keduanya diperiksa oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, PB telah mendapat sorotan setelah namanya masuk dalam dakwaan empat terdakwa kasus yang sama. Di dakwaan itu, Prasetyo diduga turut berperan dan menerima uang terkait proyek tersebut.

Empat terdakwa itu adalah Nur Setiawan Sidik selaku mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa selaku Kepala BTP Sumbagut dan Kuasa Pengguna Anggaran periode Juli 2017-Juli 2018, Arista Gunawan selaku team leader tenaga ahli PT Dardela Yasa Guna, serta Freddy Gondowardojo selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Bersama.

Sedangkan tiga terdakwa lain dalam kasus ini telah disidangkan lebih dulu pada Senin (15/7/2024). Mereka adalah Akhmad Afif Setiawan selaku mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa, Rieki Meidi Yuwana selaku Kepala Seksi Prasarana sekaligus Ketua Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa periode 2017 dan 2018, serta Halim Hartono selaku PPK jalur KA Besitang-Langsa periode Agustus 2019-Desember 2022.

Adapun kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur KA Besitang-Langsa ini diduga merugikan keuangan negara Rp 1.157.087.853.322 (Rp 1,1 triliun). (Yudha Krastawan)