Terkait dengan itu, Mu’ti menyampaikan akan ada kebijakan baru terkait dengan guru P3K. Ke depan mereka tidak hanya ditempatkan di sekolah-sekolah negeri, tapi juga akan dikembalikan ke sekolah swasta asal mereka.
Oleh karena itu, Kemendikdasmen RI meminta dukungan dari Muhammadiyah untuk merealisasikan program pendidikan bermutu untuk semua supaya bisa dijalankan. Sebab pendidikan bermutu untuk semua akan direalisasikan bergantung kualitas mutu pendidikan dan guru di Muhammadiyah.
Menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua, kata Mu’ti, dapat ditempuh tidak hanya melalui pendidikan formal saja. Tapi juga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh komunitas maupun relawan mengajar.
Dalam konteks kerja sama dengan Muhammadiyah, menurutnya ada beberapa majelis strategis yang bisa menjalankan program itu, di antaranya adalah Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting, dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), termasuk juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).
Menurut Mu’ti, kedua Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di Muhammadiyah itu strategis untuk menggarap program pendidikan bermutu untuk semua khususnya di daerah 3T. Tidak harus sekolah formal, melainkan bisa melalui komunitas jemaah dan lain sebagainya. (ahmad)
