Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Porsi di Kaltim Disebut Tak Mencukupi

IPOL.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan. Namun demikian program untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak ini menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.

Anggota DPR Syafruddin menyampaikan di Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya, ada beberapa kendala krusial yang perlu diatasi demi efektivitas program.

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keadaan geografis.

Di Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak daerah terpencil menurutnya, menyulitkan akses ke layanan makan bergizi.

Dia juga menyoroti masalah harga, di mana pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi makan sebesar Rp10.000, yang menurutnya tidak mencukupi untuk daerah tersebut.

“Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (13/1).

Anggota Komisi XII DPR RI ini menambahkan, persiapan dapur umum bukanlah perkara mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang signifikan.

Sehingga, dalam konteks itu, Politisi Fraksi PKB ini mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dapat diserahkan kepada pihak TNI, yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah ini.

Sebagai anggota DPR dari Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar program MBG ini tepat sasaran dan menegaskan pentingnya monitoring agar program tersebut mampu meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Saya berharap agar program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Syafruddin juga menyatakan bahwa perlu ada diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan anggaran.

Ia mencatat bahwa di beberapa daerah di Kaltim, Program MBG masih beroperasi dengan anggaran Rp10.000 per porsi, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan keadaan ini kepada pemerintah daerah guna mencari solusi yang tepat.

Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran UMKM dalam penyediaan makanan, dengan syarat bahwa mereka terakreditasi agar tidak sembarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

“Program ini harus memastikan bahwa semua anak di Kalimantan Timur mendapatkan makanan bergizi,” sebutnya.

Dari pernyataan Syafruddin, terlihat bahwa meskipun program makan gratis memiliki tujuan yang mulia, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi.

Dengan pengawasan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama generasi muda di Kalimantan Timur. (far)