“Belakangan ini Indonsia terus diwarnai kasus-kasus penembakan, penyiksaan yang kian brutal, ini masih jauh dari kata reformasi hukum,” kata Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
Dalam laporan yang dirilis pada 20 Januari, kelompok hak asasi manusia KontraS menilai pemerintahan Prabowo masih menunjukkan impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut KontraS, tidak ada langkah konkret untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, meskipun ada pembentukan Kementerian HAM.
Pelibatan militer dalam proyek pembangunan, seperti food estate dan program makan bergizi gratis, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya pola pemerintahan Orde Baru, kata laporan KontraS. Pelibatan, KontraS menilai, menyalahi prinsip profesionalisme militer, meminggirkan peran lembaga sipil, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kebijakan Luar Negeri
Pemerintahan Prabowo juga berinisitif menjadi anggota BRICS, yang anggotanya termasuk Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
