Belum lagi, kata wanita yang kesehariannya menggunakan hijab itu, petugas Bank Sampah yang masih didominasi perempuan. “Kita harapkan ada petugas kelurahan yang bisa ditempatkan di Bank Sampah untuk membantu keseharian di Bank Sampah Langit Biru, ” ucapnya.
Menanggapi keluhan petugas Bank Sampah, anggota Komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah menyesalkan minimnya peran pemprov dalam program Bank Sampah.
Padahal, kepedulian masyarakat dalam mengelola Bank Sampah merupakan implementasi dari amanat Pergub No. 77 tahun 2020.
“Bagaimana bisa maksimal jika pemprov tidak memerhatikan kebutuhan dari sarana dan prasarana Bank Sampah. Jangan biarkan masyarakat yang sudah peduli dengan sampah. Berikan mereka alat yang sesuai kebutuhanya. Agar cita-cita pemprov menjadikan Jakarta bebas samah bisa terwujud,” sesal politisi yang akrab disapa Bunda itu.
Hasil kunjungannya ke Bank Sampah. Ketua DPC PD pulau Seribu itu menilai untuk mesin pencacah sampah non organik. Petugas Bank Sampah masih menggunakan mesin manual. Sementara, sarana penjemputan sampah rumahan masih menggunakan alat seadanya.
“Bank Sampah Kelurahan Sukapura sudah berjalan dengan baik. Pemprov harus memberikan perhatian penuh.
Sarana dan prasarana dilengkapi sehingga petugas Bank Sampah tidak seperti pemulung,” katanya.
Padahal, sambung anggota DPRD DKI 4 periode itu keluhan petugas Bank Sampah sudah disampaikan saat rapat Komisi D dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH).
“Saya harapkan pada 2025 mesin cacah yang digunakan petugas Bank Sampah harus mesin elektrik,” tandasnya.(sofian)
