Proses Penetapan Dianggap Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN

IPOL.ID – Dewan Kota (Dekot) di lima wilayah Jakarta yang gagal dilantik, Senin (6/1/2025) siang mendatangi ruang Fraksi PKB di lantai 7 Gedung DPRD DKI Jakarta.

Puluhan calon dekot itu mengadukan persoalan yang dialami terkait dengan proses penetapan dekot, dicurigai sarat kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam waktu dekat, dekot yang merasa kecewa dengan proses penetapan di pimpinan DPRD DK Jakarta pun bakal melakukan gugatan ke PTUN.

“Gugatan ke PTUN akan dilakukan dalam waktu dekat oleh mereka, dan sudah teregistrasi,” ujar Ketua Fraksi PKB di DPRD DK Jakarta, M. Fuadi Luthfi.

Dijelaskan Fuadi, dalam audiensi yang dilakukan dekot dengan fraksi PKB di DPRD. Para dekot menyampaikan persoalan yang ditemukan di masing-masing wilayah sehingga melakukan gugatan ke PTUN.

Seperti, kata dia hasil penilaian yang tidak bisa diakses, adanya temuan calon dekot yang nilainya berada diperingkat bawah hasil penilaian tim seleksi di walikota namun dilantik, track record dekot terpilih pernah bermasalah secara sosial di masyarakat dan kebocoran nama-nama dekot yang bakal dilantik jauh sebelum pelantikan digelar.

“Berdasarkan aduan dari masing-masing calon dekot itu. Komitmen fraksi PKB di DPRD akan terus melakukan pendampingan hingga persoalan ini selesai,” beber anggota Komisi A DPRD DK Jakarta itu.

Sementara, dalam hal proses di DPRD. Idealnya, kata Fuadi penetapan calon dekot melalui pendalaman di Komisi A, yang akan direkomendasikan pada pimpinan DPRD dan diumumkan oleh Pj Gubernur.

“Dalam prosesnya ternyata diputuskan secara tiba-tiba dan dilantik. Inilah yang kemudian menimbulkan polemik di temen-temen Komisi A. Karena penetapan itu tidak mengikuti prosedur yang ada,” katanya.

Karena itu, diharapkannya asisten pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam proses penetapan calon dekot bekerja secara jujur dan transparan agar,.tugas dan amanah yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai keputusan diambil menjadikan beberapa pihak merasa dirugikan. Sebab kita berharap kedepan Jakarta lebih baik dan adil sehingga pengelolaan pemerintahan menghasilkan program yang berdampak positif bagi Jakarta,” tandasnya. (sofian)