IPOL.ID – Usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk memasukkan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik.
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta agar usulan ini dikaji lebih mendalam dan hati-hati sebelum diimplementasikan.
Usulan ini, kata dia, yang belakangan menuai pro dan kontra, harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Kata dia, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan tersebut adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.
Di banyak daerah, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga, ide tersebut mungkin akan sulit diterima.
“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).
Alifudin menegaskan bahwa tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi.
“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” ungkap politisi Fraksi PKS ini.
“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” imbuhnya.
Oleh karena itu, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam, agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.
Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga.
“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan, agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” urainya.
Anggota DPR dari Dapil Kalbar I ini juga mengingatkan agar kebijakan MBG tetap mengutamakan pendidikan gizi yang seimbang. Menurutnya, pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.
“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” tegasnya.
Alifudin mengimbau agar pihak terkait melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan ini.
“Kebijakan yang diambil harus berbasis pada hasil kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini demi menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (far)
