Buat Pusat Koordinasi Penanggulangan Bencana, Renovasi Gedung Pusdalops di Jatim Digeber, Rampung Juni 2025

IPOL.ID – Sedianya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah memulai pembangunan dan renovasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Provinsi Jawa Timur. Nantinya saat pengerjaan digeber, diprediksi renovasi pembangunan rampung di bulan Juni 2025.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah meninjau langsung renovasi gedung Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (22/2/2025).

Jarwansyah mengatakan, lokasi pembangunan dan renovasi itu dilakukan di dua titik, yaitu di BPBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan. Dalam proses pengerjaannya harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan bagi para pekerja konstruksi.

“Tentunya hal paling wajib dalam keberhasilan pekerjaan ini adalah keamanan dan keselamatan para pekerja,” kata Jarwansyah pada awak media, pada Sabtu (22/2).

Dia mengungkapkan, target pekerjaan renovasi gedung seluas 260 meter persegi ini dilakukan sejak 11 Februari 2025 dan akan rampung pada Juni 2025.

“Kami pastikan penyelesaian pekerjaan renovasi selesai sesuai target yang telah ditetapkan,” tukasnya.

Jarwansyah pun berharap, renovasi gedung Pusdalops di BPBD Provinsi Jawa Timur itu dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kebencanaan. Serta menjadi pusat koordinasi dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusdalops BNPB, Riswandi menjelaskan, pekerjaan pembangunan dan renovasi gedung Pusdalops merupakan bagian dari Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Didukung oleh World Bank sebagai bentuk penguatan mitigasi dan penyebaran informasi peringatan dini atau early warning system.

Dikatakannya, untuk progres pembangunan dan renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan mengarah pada defisiasi positif berdasarkan persentase pekerjaan pembangunan melebihi target mingguan.

Riswandi mengatakan, pembangunan dan renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan bakal selesai pada Juni 2025 dengan kurun waktu pekerjaan 180 hari.

Hal ini juga sudah disampaikan pada agenda pemantauan progress pembangunan dan renovasi Pusdalops di BPBD Kabupaten Pacitan, pada Jumat (21/2/2025).

Riswandi menerangkan, kepala BNPB menaruh perhatian kepada Kabupaten Pacitan, mengingat wilayah itu merupakan daerah rawan terhadap potensi bencana gempabumi dan tsunami.

Pun diharapkannya, bangunan dengan luas 413 meter persegi ini mampu memaksimalkan tugas dan fungsi Pusdalops dalam mengintegrasikan informasi kebencanaan dari BNPB maupun lintas sektor terkait kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan, Erwin Andri Atmoko menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan kepala BNPB dalam pembangunan dan renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan.

Mengingat Kabupaten Pacitan merupakan wilayah zona merah tsunami. Sehingga Erwin berharap kehadiran Pusdalops dengan sarana dan teknologi yang sesuai standar dapat mempercepat dan mempermudah diseminasi informasi kebencanaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana.

Ditambahkannya, tak hanya di Jawa Timur, saat ini BNPB tengah membangun total 66 unit Pusdalops pada 34 provinsi di Indonesia melalui program IDRIP yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2025.

Kabupaten Pacitan sebelumnya dikenal sebutan “Kota 1001 Goa” dan “Paradise of Java”, pada tahun 2025 wilayah itu disebut sebagai “70 Miles of Sea Paradise”. Karena Kabupaten Pacitan memiliki garis pantai dari ujung barat hingga timur sepanjang 70 mil membentang di tujuh kecamatan yaitu, Donorojo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro.

“Keindahan alam dimiliki ini tentunya tak lepas dari potensi bencana. Sebagai wilayah zona merah tsunami, BNPB melalui IDRIP memasang 133 rambu, terdiri dari 44 rambu evakuasi arah kanan, 50 rambu evakuasi arah kiri, 27 rambu peringatan bencana dan 12 rambu titik kumpul,” ungkap Erwin.

Melalui pemasangan rambu ini, BNPB berkomitmen untuk menjamin upaya mitigasi dapat berjalan efektif dan efisien. Sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi bencana yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal maupun lokasi wisata, jalur evakuasi dan titik kumpul aman jika terjadi bencana.

“Tahun 2025 ini, BNPB menargetkan sebanyak 3.700 rambu di 27 kabupaten/kota dapat terpasang, guna memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana,” pungkas Erwin. (Joesvicar Iqbal)