Buku Janji Kampanye Pramono Bakal Disebar KPUD DKI pada Masyarakat

IPOL.ID – Janji kampanye pasangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Rano di Pilkada Jakarta 2024 lalu dibuatkan buku oleh KPUD DKI Jakarta.

Hal itu bertujuan untuk mengingatkan janji yang pernah disampaikan pada masyarakat. Agar masyarakat bisa menagih janji yang pernah diucapkan.

Sekretaris KPU DKI Jakarta, Dirja Abdul Kadir mengungkapkan, buku ini tidak hanya memberikan transparansi kepada publik, tetapi juga menjadi sarana yang baik untuk menilai sejauh mana janji-janji tersebut dapat diimplementasikan setelah Pramono dan Rano terpilih.

“Buku ini akan menjadi dokumentasi yang jelas dan terperinci. Bagi warga Jakarta, buku ini nanti dapat dijadikan suatu objek dalam memantau dan mengevaluasi realisasi janji-janji gubernur terpilih,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).

Disamping itu, kata dia lagi kegunaan buku tersebut juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Jakarta.

“Semoga langkah ini menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa demi kemajuan demokrasi yang lebih baik,” harapnya.

Komisioner KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengungkapkan, langkah tersebut penting untuk memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik.

“Intinya kami berupaya mendekatkan antara janji-janji kandidat dengan pemilih, sehingga pemilih bisa memberikan amanat kepada Pak Pramono dan Bang Doel untuk memimpin Jakarta,” kata Doddy.

Doddy menyebut, setelah buku yang berisi seluruh janji kampanye yang disampaikan dalam debat kandidat selesai dibuat. Maka nantinya buku tersebut akan diserahkan langsung kepada Pramono dan Rano sebagai pengingat dan landasan untuk mewujudkan janji-janji mereka dalam lima tahun kepemimpinan mendatang.

“Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat tetap bisa memantau, mengawasi, dan meminta akuntabilitas terkait realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan,” jelasnya.

Dengan langkah ini, diharapkan proses pemantauan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. (sofian)