“Jika betul-betul pemerintah ingin melakukan program MBG agar lebih tepat sasaran, karena aware juga soal fiskal kita hari ini, maka sebetulnya pemerintah hanya butuh tambahan alokasi MBG untuk skema targeted approach itu Rp46,93 triliun yang ini terdiri dari beberapa target, ada jumlah anak, biaya harian, biaya tahunan. Sekaligus biaya operasional,” jelasnya.
Dengan begitu kata Bakhrul ada sisa anggaran sebesar Rp259,76 triliun dari target penghematan anggaran pemerintah Rp306,7 triliun yang bisa digeser untuk membiayai program perlindungan sosial lainnya yang tidak kalah penting, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini diketahui tepat sasaran.
Selain itu, katanya, penghematan anggaran yang masih ada juga bisa digunakan untuk membayar tunjangan kinerja dosen ASN yang belum dibayarkan, atau untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sedang melemah.
“Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa digelontorkan lagi untuk menolong angkatan kerja yang kena PHK akhir-akhir ini. Lalu pemerintah juga bisa melakukan subsidi tiket KRL Jabodetabek di mana banyak sekali masyarakat yang menggunakannya,” jelasnya.
