Kemenko PMK Koordinasikan Isu terkait Royalti Hak Cipta bagi Pelaku Seni Budaya di Bidang Musik Bersama Kementerian/Lembaga

IPOL.ID – Royalti hak cipta sebagai sumber penghasilan bagi para pelaku seni, khususnya seni musik memegang peran penting dalam keberlangsungan karir dan kesejahteraan para pelaku itu sendiri. Sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2021, Royalti juga bukan hanya memberikan apresiasi yang layak kepada pencipta musik dan peran lainnya namun dapat berdampak positif pada perkembangan ekosistem industri musik di Indonesia.

PP No. 56 tahun 2021 ini mengatur pengelolaan royalti untuk: 1) Lagu dan musik, yang digunakan secara komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan 2) Penggunaan komersial meliputi: Penyiaran (radio, televisi, streaming), Pertunjukan langsung (konser, karaoke, dll.), dan Penggandaan dan distribusi (CD, vinyl, digital).

Kemenko PMK sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya yang berkaitan dalam hal ini mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku seni melalui perlindungan hak cipta di sektor musik.

Seiring hal tersebut, Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, dalam kerangka Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan menginisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Royalti Hak Cipta Pelaku Seni secara lintas sektor pada Selasa (25/2/2025) secara daring.

Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi serta sinergi antara Kementerian/Lembaga terkait royalti hak cipta bagi pelaku seni.

“Kami menekankan pentingnya perlindungan hak cipta dan perlunya membangun sinergi dalam rangka peningkatan kesejahteraan pelaku seni, khususnya seni musik, serta mendorong tumbuhnya seni budaya dalam perspektif ekonomi kreatif”, ujar Warsito.

Harapannya royalti hak cipta bagi pelaku seni musik dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan seiring dengan terjalinnya koordinasi yang lebih baik antar kementerian/Lembaga terkait.

Deputi Warsito di akhir rapat juga menekankan kepada Kementerian/Lembaga agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait regulasi dan sistem pengelolaan royalti hak cipta dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini pelaku seni musik.

“Kami meminta kementerian/lembaga segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait regulasi dan turunan beserta sistem pengelolaan royalti hak cipta dan selanjutnya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku seni musik.” tutup Warsito.

Depati Warsito juga menggarisbawahi apabila regulasi yang ada belum mampu mengakomodir perkembangan teknologi, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di bidang seni budaya agar menjadi perhatian untuk dievaluasi.

Dalam kegiatan itu hadir Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Direktur Hak Cipta dan Desain, Kementerian Hukum, Asisten Deputi Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.