MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, Legislator Minta KPU dan Bawaslu Dievaluasi

IPOL.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah akibat sengketa hasil Pilkada 2024.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai putusan tersebut sebagai bukti nyata ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia pun mendesak agar lembaga penyelenggara pemilu itu segera dievaluasi.

“Membaca putusan PSU oleh MK salah satu penyebabnya adalah kinerja KPU yang tidak profesional, terutama dalam persoalan administrasi pendaftaran calon,” kata Khozin kepada media di Jakarta, Selasa (25/2).

Khozin menekankan, PSU yang terjadi di berbagai daerah seharusnya bisa dihindari jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi.

Dia mencontohkan kasus di Pilkada Tasikmalaya, di mana seorang kandidat yang telah dua periode menjabat tetap diloloskan karena perhitungan masa jabatan yang keliru.

“Ada kandidat yang sebenarnya sudah dua periode, tetapi tetap diloloskan. Seharusnya KPU bekerja sesuai dengan aturan hukum, termasuk mempertimbangkan putusan MK,” katanya.

Selain itu, politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan Pilkada.

Ia bilang, putusan PSU di Kabupaten Serang dan Mahakam Ulu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur dan masif, yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

“Dalam hal ini, pengawasan Bawaslu terhadap penyelenggaraan Pilkada juga patut dipertanyakan,” tegasnya.

Khozin menambahkan pihaknya akan mengusulkan kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR untuk memanggil serta mengevaluasi KPU dan Bawaslu terkait putusan MK atas PSU di 25 daerah.

Menurutnya, pemanggilan ini penting untuk memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/2/2025) lalu membacakan putusan atas 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 daerah diwajibkan melaksanakan PSU, baik di seluruh tempat pemungutan suara maupun di sebagian TPS saja.(far)