Survei LSI: 81,4 Persen Warga Puas dengan Kinerja 100 Hari Prabowo

IPOL.ID – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 81.4 persen.

Stabilitas makro ekonomi dan sejumlah program pemerintah yang dinilai positif menjadi faktor pendorong tingginya kepuasan publik.

“Secara umum, mayoritas warga merasa puas dengan kerja Presiden Prabowo Subianto (81.4 persen). Tingkat kepuasan yang tinggi ini sejalan dengan kondisi makro yang stabil dan evaluasi yang positif terhadap sejumlah program pemerintah,” papar Direktur Eksekutif LSI Network Djayadi Hanan, dalam konferensi pers, Rabu (5/2).

Survei ini mengungkap bahwa publik cenderung positif dalam memandang kondisi keamanan (62 persen) dan politik nasional (42.7 persen).

Namun, penilaian terhadap kondisi ekonomi lebih beragam. Sebanyak 44.5 persen responden menilai kondisi ekonomi sedang, 32.4 persen menilai baik, dan 22.4 persen menilai buruk.

Publik juga menyoroti sejumlah masalah mendesak yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni mengelola harga kebutuhan pokok (25.2 persen), pemberantasan korupsi (15.6 persen), penciptaan lapangan kerja (14.9 persen), dan pengurangan kemiskinan (12.2 persen).

Menariknya, tiga dari empat isu tersebut berkaitan dengan ekonomi, mencerminkan perhatian publik terhadap kondisi ekonomi yang belum optimal.

“Tiga dari empat masalah paling mendesak tersebut berkaitan dengan
ekonomi, ini konsisten dengan penilaian warga terhadap kondisi ekonomi yang tidak begitu Istimewa,” ungkapnya.

Meskipun demikian, keyakinan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tetap tinggi. Mayoritas responden (95 persen) yakin Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dari berbagai program prioritas 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, program makan bergizi gratis menjadi yang paling populer.

Tingkat pengenalan program ini mencapai 91 persen dan mayoritas warga menyatakan setuju.

Namun, hanya separuh responden (53.2 persen) yang mengetahui besaran anggaran program ini, yaitu Rp10.000 per orang.

Lebih lanjut, sebanyak 50.1 persen responden meragukan kecukupan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi, sementara 47.4 persen menyatakan yakin.

Program-program lain seperti kenaikan gaji ASN, TNI/POLRI, dan pejabat negara (59.6 persen); infrastruktur desa/kelurahan dan bantuan langsung tunai (55.9 persen); kartu-kartu kesejahteraan dan usaha pengentasan kemiskinan (43.2 persen); pembangunan sekolah unggul terintegrasi dan renovasi sekolah (40 persen); serta pembentukan Badan Penerimaan Negara dan peningkatan rasio penerimaan negara (19.2 persen) juga mendapat dukungan mayoritas publik.

“Program-program tersebut mendapat dukungan dari mayoritas warga, artinya pemerintah juga harus mampu menjamin program-program tersebut berjalan dengan baik dan benar, sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” katanya.

Terkait dinamika politik, publik terbelah dalam memandang peran oposisi di DPR. Sebanyak 51.3 persen responden setuju perlunya oposisi yang kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Di sisi lain, 41.3 persen responden berpendapat bahwa partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah demi persatuan nasional. (far)