Erick juga menegaskan pengawasan terhadap BUMN tetap berjalan, meski aset-asetnya dikelola oleh Danantara.
Ia menyebut, Kementerian BUMN tetap memiliki peran sebagai regulator yang mengawasi kebijakan dividen, suntikan modal, serta proyek-proyek strategis nasional, termasuk subsidi dan kompensasi untuk masyarakat.
Kekhawatiran publik terhadap Danantara berkaitan dengan pengalaman buruk 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana investasi negara yang seharusnya mendorong pembangunan ekonomi tetapi justru menjadi skandal korupsi besar.
Didirikan pada 2009, 1MDB awalnya bertujuan untuk menarik investasi asing dan mengembangkan proyek infrastruktur. Namun, dana ini disalahgunakan hingga menyebabkan kerugian negara miliaran dolar AS.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terbukti terlibat dalam skandal tersebut dan divonis bersalah atas korupsi serta pencucian uang. (bam)
