Jepang Hadapi Krisis Tenaga Kerja Terparah Sejak Pandemi, Perusahaan Berebut Pekerja

IPOL.ID – Perusahaan-perusahaan di Jepang saat ini tengah bergulat dengan kekurangan pekerja penuh waktu yang paling serius sejak pandemi Covid-19 melanda.

Survei terbaru dari sektor swasta menunjukkan bahwa lebih dari separuh perusahaan di Negeri Sakura mengalami kesulitan untuk mengisi posisi pekerja tetap.

Menurut laporan dari Kantor Berita Jepang, Kyodo, Minggu (9/3), dii antara sekitar 11.000 perusahaan yang merespons survei bulan Januari, 53,4 persen mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak pekerja penuh waktu, tertinggi sejak April 2020 dan mendekati level tertinggi sepanjang masa 53,9 persen pada November 2018, kata Teikoku Databank Ltd.

Sektor yang paling membutuhkan pekerja penuh waktu adalah layanan informasi, dengan kekurangan insinyur sistem, diikuti oleh konstruksi.

Survei ini juga menemukan bahwa 30,6 persen perusahaan kekurangan pekerja paruh waktu, dengan perusahaan kepegawaian merasakan kekurangan pekerja tidak tetap yang paling parah dibandingkan restoran.

Survei ini muncul ketika para ekonom mengawasi dengan cermat apakah pertumbuhan upah yang kuat yang terlihat tahun lalu akan terus berlanjut.
Perusahaan-perusahaan besar di Jepang akan segera memutuskan respon mereka terhadap tuntutan kenaikan gaji oleh serikat pekerja mereka, menyelesaikan negosiasi “shunto” tahunan mereka pada akhir bulan ini.

Sekitar 68,1 persen perusahaan yang dilanda kekurangan tenaga kerja berencana untuk menaikkan upah untuk pekerja penuh waktu pada tahun fiskal 2025 mulai bulan April, menurut lembaga penelitian, tampaknya untuk mengamankan dan mempertahankan pekerja yang diperlukan.

Sementara itu, para ekonom memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah akan kesulitan untuk mengimbangi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya keuangan untuk terus menaikkan gaji.

“Kita harus waspada terhadap risiko lebih banyak perusahaan yang bangkrut karena kekurangan tenaga kerja,” kata firma riset tersebut, mencatat bahwa jumlah kebangkrutan semacam itu mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024. (far)