“Kalau anggaran khusus memang tidak ada, tapi bantuan disalurkan melalui PKK. DPMPD mengelola kegiatan itu, lalu PKK yang memasak makanan sesuai standar gizi dari Puskesmas,” jelas Aditiya.
Makanan yang telah diolah kemudian didistribusikan melalui Posyandu, terutama bagi balita dengan indikasi gizi kurang atau gizi buruk.
Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan bantuan makanan, tetapi juga memastikan edukasi gizi sampai ke tingkat keluarga.
Model distribusi ini berbeda dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih fokus pada sekolah-sekolah dan memiliki badan khusus yang mengelolanya.
“Kalau MBG kan langsung ke sekolah-sekolah. Setahu saya ada badan khusus yang menangani itu. Sementara kami di kelurahan menunggu instruksi dari dinas terkait. Jika dilibatkan, tentu kami akan menjalankan sesuai arahan,” tutupnya. (Adv)
