“Para buzzer ini tidak memiliki posisi dan kedudukan yang jelas, apakah mereka bagian dari civil society, LSM, atau wakil pemerintahan. Jika mereka adalah relawan, sebaiknya dimasukkan ke dalam institusi resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika agar transparan dan bisa dikontrol,” ujar Didik.
Dia juga mengutip riset LP3ES yang menyebut bahwa hoaks seringkali justru berasal dari institusi negara. Salah satu contoh yang ia angkat adalah narasi yang menyamakan KPK dengan Taliban, yang menurutnya merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membentuk opini publik.
Sejarah dan Dinamika Juru Bicara Presiden
Andi Mallarangeng menjelaskan bahwa sejak era Bung Karno hingga Jokowi, pola komunikasi pemerintahan terus mengalami perubahan. “Di era Bung Karno, ada juru bicara ideologi, sedangkan di era Suharto, komunikasi dijalankan oleh para menterinya tanpa adanya juru bicara khusus. Gus Dur sempat memiliki empat juru bicara yang bekerja dalam sistem shift, namun ini menimbulkan inkonsistensi informasi,” paparnya.
