Mulai Maret, Pemerintah Gelontorkan Rp2 Triliun per Bulan untuk MBG

“Jadi kesiapannya belum ada untuk melancarkan program ini di semua sekolah untuk semua anak. Kalau masalahnya terkait dengan kapasitas seperti makanannya, berarti seharusnya ada proses uji kelayakan terlebih dahulu, dan itu ada vendor yang tidak mampu mempersiapkan jumlah orderan sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi, kalau bicara mengenai ketidaksiapan harusnya di awal atau di hulu, bukan ketika sudah melaksanakan kemudian menjadi satu alasan, bahwa optimalisasi layanan tidak bisa dilakukan. Itu yang menyebabkan tata kelola kebijakan tidak dilakukan secara matang,” pungkasnya. (tim/VoA)