Selain itu, ia juga menyoroti bagaimana sentralisasi kewenangan ini bisa membuka peluang monopoli dan korupsi dalam pengadaan suku cadang serta pemeliharaan alutsista, yang selama ini telah menjadi masalah laten di sektor pertahanan.
Dalam seruannya, Connie mendesak Panglima TNI untuk segera mengadakan rapat luar biasa dengan seluruh matra serta para ahli pertahanan guna meninjau ulang keputusan ini. Ia mengajukan tiga tuntutan utama:
1. MRO harus tetap dikelola oleh masing-masing matra demi menjaga efektivitas dan kesiapan tempur.
2. Kemhan seharusnya hanya berperan dalam pengawasan dan kebijakan, bukan operasional.
3. Harus ada mekanisme transparan dalam pengelolaan MRO guna mencegah korupsi dan kepentingan bisnis tersembunyi.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa UU TNI harus tetap berlandaskan prinsip supremasi sipil, profesionalisme militer, dan kemandirian industri pertahanan nasional. Jika perubahan ini tidak segera direvisi, Connie memperingatkan bahwa hal ini bisa menjadi langkah mundur yang melemahkan TNI dan membuka peluang bagi kembalinya militerisme dalam pemerintahan.
