“Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bahkan bantuan permodalan kepada UMKM juga dilakukan melalui Bank DKI. Jadi saya kira ajakan mengosongkan rekening Bank DKI bukanlah suatu hal yang bijak dan tidak perlu ditanggapi,” imbuhnya.
Terlebih, dikatakan Sarman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, berkali-kali menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan.
“Saya mengpresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman. Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Lebih lanjut Sarman menyatakan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal ini menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari. Terutama terkait sistem transaksi.
