LBH Pengadaan Publik Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, IAPI juga secara resmi meluncurkan inisiatif besar yang diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pengadaan nasional. Kedua inisiatif tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia. Peluncuran LBH Pengadaan Publik Indonesia ini juga merupakan bentuk respon konkret IAPI terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh para pelaku pengadaan barang/jasa.
Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman, menyampaikan bahwa banyak pelaku pengadaan — baik dari unsur pemerintah, penyedia jasa, maupun pelaku usaha — menghadapi permasalahan hukum bukan karena itikad buruk, melainkan akibat kurangnya pemahaman, bimbingan, dan perlindungan.
“Kami menyaksikan betapa banyak insan pengadaan yang bekerja dengan integritas, justru tersangkut masalah hukum karena kurangnya dukungan edukatif dan pendampingan yang proporsional. LBH ini hadir bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberikan perlindungan, pencerahan, dan keadilan,” ungkapnya.
