Selain soal golongan dan jabatan, Neneng juga menyoroti perlunya pengawasan lebih terhadap pelayanan publik di kepulauan, khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas.
“Sering ada laporan dari warga soal pelayanan puskesmas yang kurang maksimal. Minta surat rujukan saja susah, kadang sampai nunggu lama. Ini gak boleh dibiarkan,” ucapnya.
Menurutnya, ketersediaan rumah dinas bagi tenaga kesehatan di pulau sudah ada, namun tidak semuanya dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Ada rumah dinas, tapi hanya sebatas disewakan seperti homestay. Padahal tenaga medis harus standby di pulau, bukan kerja dari Jakarta,” tegas Neneng.
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan lebih memperhatikan keadilan dan kesejahteraan ASN di Kepulauan Seribu, agar pelayanan publik berjalan maksimal dan masyarakat pulau tidak merasa dianaktirikan.(sofian)
