IPOL.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar memastikan bahwa bantuan untuk pelaku usaha perikanan tidak terganggu. Bahkan, pada tahun 2025, program bantuan tersebut ditargetkan menjangkau hampir seluruh kecamatan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya menyasar pos pembangunan infrastruktur kelautan internal, sehingga program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan tetap berjalan.
“Untuk bantuan yang akan disalurkan tahun ini itu hampir meliputi semua kecamatan,” ujarnya.
Muslik menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan DKP Kukar lebih bersifat teknis, seperti penyesuaian pada pembangunan hijri, tanpa mengurangi alokasi untuk masyarakat.
“Sebenarnya sih tidak berpengaruh. Kemarin untuk efisiensi kita tidak begitu berpengaruh. Karena kemarin efisiensi itu hanya untuk pembangunan hijri kita, itu kita kurangi anggarannya,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan bantuan merupakan prioritas, mengingat sektor perikanan menjadi sumber penghidupan utama warga Kukar, mulai dari pesisir hingga wilayah daratan.
