IPOL.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan bahwa pembangunan di Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden dalam Musrenbang Provinsi Sultra 2025.
Ia menyoroti rendahnya pengelolaan APBD Sultra yang berada di posisi kedua terbawah secara nasional dan meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta investasi di seluruh kabupaten/kota.
“Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah “PR”, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin (14/4/25).
Ribka juga meminta kepala daerah bertindak tegas terhadap OPD yang tidak bekerja maksimal. Tema RKPD 2026 Sultra adalah “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
