Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga perlu mengambil sikap. Sebagai “bapak angkat nelayan”, KKP tidak bisa hanya menonton. Saatnya memfasilitasi penyatuan kembali HNSI dalam kepemimpinan yang sah dan profesional, bukan yang politis dan oportunis.
Nelayan butuh satu suara, bukan dua kepengurusan. Butuh kerja nyata, bukan kompetisi jabatan. Konflik HNSI ini harus segera diakhiri demi nelayan yang selama ini terpinggirkan.
Laut bukan ladang perebutan kekuasaan. Laut adalah sumber kehidupan, nelayan adalah penjaganya. Jangan biarkan mereka terus berlayar tanpa arah karena pemimpinnya berebut nahkoda di kapal yang sama. (*)
