Lebih lanjut, Handoko menuturkan, dalam pertemuan tersebut banyak disampaikan masukan dan solusi bagi pembangunan Papua Selatan. Ia berharap, masukan-masukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan agar berdampak positif bagi masyarakat setempat.
Selain Ditjen Polpum, perwakilan dari Ditjen Otonomi Daerah (Otda) dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri juga hadir dalam pertemuan itu. Handoko menjelaskan, seluruh perwakilan Kemendagri yang hadir mencatat dengan saksama setiap masukan dari peserta rapat maupun Komisi II DPR RI.
“Kami pastinya bersinergi mencatat apa yang menjadi masukan-masukan, termasuk tadi batas wilayah kami juga akan koordinasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menjelaskan, kunjungan ini bertujuan mendengarkan partisipasi secara terbuka. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan serta merumuskan solusi kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan. Dengan demikian, Komisi II DPR RI dapat menjadi jembatan antara Pemprov Papua Selatan dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan.
