Meski begitu, ia mengakui bahwa kendala anggaran masih menjadi tantangan utama dalam proses pemekaran.
Pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memastikan dukungan dana yang memadai bagi pembangunan infrastruktur di wilayah pemekaran.
“Kami sadar bahwa pemekaran bukan sekadar membagi wilayah administrasi, tapi juga harus didukung dengan kesiapan anggaran dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah dan pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini,” tambahnya.
Tego berharap bahwa pemekaran bisa segera terealisasi, mengingat dampak positifnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semakin cepat pemekaran dilakukan, semakin cepat pula manfaatnya bisa dirasakan oleh warga, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” tutupnya.
