Lebih lanjut, ia mengingatkan Pramono agar tidak terburu-buru membentuk BUMD Parkir yang bisa berujung pada pemborosan anggaran daerah.
“Kalau nanti dibentuk BUMD, jangan sampai justru jadi beban APBD karena harus disuntik PMD (Penyertaan Modal Daerah), lalu menyedot anggaran untuk gaji dan tunjangan direksi,” katanya.
Trubus juga mewanti-wanti agar BUMD tersebut tidak menjadi ajang perebutan jabatan komisaris oleh kepentingan politik.
“Pada akhirnya hanya jadi bancakan oknum dan kalangan tertentu,” ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta tengah mengusut dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp2,4 triliun per tahun dari sektor parkir.
Trubus pun meminta Pramono untuk fokus memperbaiki tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, bukan menambah struktur baru.
“Saya kira gubernur fokus aja lakukan perbaikan dalam pengelolaan parkir. Kebocoran uang parkir harus segera diatasi dan ciptakan sistem kelola secara transparan,” tandasnya.(sofian)
