IPOL.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 agar berjalan sesuai target. Kali ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh Pemda secara virtual untuk mengulas berbagai hal yang dinilai menjadi kendala di lapangan.
Mendagri menyoroti sejumlah faktor yang menghambat realisasi APBD, terutama dari sisi belanja. Salah satunya adalah kelambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda. “Akibatnya, lelangnya lambat, kemudian mungkin keraguan-keraguan tentang e-katalog dan lain-lain, yang membuat akhirnya realisasi belanja rendah,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 melalui video conference dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 30 April 2025, realisasi belanja APBD TA 2025 secara keseluruhan, yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota, telah mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, realisasi belanja APBD saat itu tercatat sebesar Rp212,46 triliun atau 16,32 persen. Artinya, meskipun meningkat secara nominal, persentase realisasi belanja APBD TA 2025 terhadap target justru mengalami penurunan. “Belanja ini penting sekali, sekali lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing,” imbuh Mendagri.
