IPOL.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5/2025).
“Setelah ada gubernur tentunya harus sudah ada pembangunan infrastruktur. Dalam arti kita harus bangun kantor gubernur dan juga seluruh [sarana dan prasarana] pemerintahannya,” tegas Ribka.
Dalam kunjungan ini, Ribka hadir bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perwakilan kementerian/lembaga terkait, serta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang selama ini turut andil dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta percepatan pembangunan fisik pusat pemerintahan.
Ribka menjelaskan, selama ini sejumlah DOB, termasuk Papua Pegunungan, masih menggunakan bangunan pinjam pakai dari pemerintah daerah (Pemda) sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti kantor gubernur, kantor dinas, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta sarana pendukung lainnya menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
