“Ini perlu kebijakan, perlu penganggaran, saya kira begitu. Jadi ini akan saya bawa ke Satgas [Pengelolaan] Sampah untuk dirumuskan formulanya seperti apa,” ungkap Bima.
Bima menambahkan, pengelolaan sampah di Bali membutuhkan penanganan ekstra. Hal ini karena kawasan tersebut memiliki industri horeka yang besar, yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah.
Oleh karena itu, Bima berharap Provinsi Bali mampu menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ia menegaskan, di Bali sudah ada beberapa model bisnis pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan.
Lebih lanjut, Bima menekankan, ke depan pemerintah akan mendorong kota-kota besar yang memiliki volume sampah tinggi untuk menyiapkan lahan incinerator. Ia memastikan, selain menyiapkan lahan incinerator, Pemda juga perlu memastikan kesiapan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
“Di hulunya dipilih-dipilih, kemudian di hilirnya ada offtaker-nya. Jadi waste-to-energy itu jelas, nanti bisa berdaya maksimal dibeli oleh siapa,” tandasnya. (adv)
