IPOL.ID – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga kualitas data, tata kelola yang baik, serta literasi digital masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi agar penyaluran bansos digital berjalan akurat, aman, dan tepat sasaran.
“Ini tidak cukup hanya teknologi dan SPLP, tapi kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, koordinasi lintas instansi dan nanti juga dengan pemerintah daerah akan menjadi penting,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/06/2026).
Meutya menjelaskan Kementerian Komdigi menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data nasional yang mendukung integrasi dan interoperabilitas data antarsistem pemerintahan.
Saat ini, SPLP telah digunakan untuk pertukaran data lintas delapan instansi dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial.
