IPOL.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas agar tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.
Hal itu disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kementerian Pariwisata, pengelola otorita destinasi pariwisata, ITDC, dan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Putra, data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian antar-KEK. Ia menyoroti terdapat kawasan yang telah menerima investasi dalam jumlah besar, namun belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.
“Saya melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Investasi yang masuk besar, tetapi dampaknya terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat optimal. Ini yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
