IPOL.ID- Besarnya anggaran yang terserap dalam anggaran 2024 lalu dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta atau tidak tepat sasaran. Walhasil, masyarakat pun tidak merasakan dampak dari penggunaan APBD DKI.
“Hasil reses kerap tidak masuk ke dalam rencana kerja perangkat daerah. Padahal itu aspirasi langsung dari masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, Jum’at (20/6/2025).
Politisi Golkar itu pun mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan anggaran.
“Kedepan sistem penganggaran harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tidak hanya menggunakan pendekatan top-down,” pintanya.
Di sisi lain, Komisi A juga menyoroti kualitas layanan perizinan yang masih rendah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Reformasi pelayanan publik, kata Alia, harus dijalankan secara konsisten untuk memperkuat iklim usaha dan investasi di Jakarta.(sofian)
