Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kemendes PDT telah menandatangani 48 MoU, dengan 28 di antaranya bersama kementerian dalam Kabinet Merah Putih.
“Hampir semua kementerian datang ke sini untuk bersama-sama mendorong pembangunan desa,” kata Yandri.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data potensi desa yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, penggunaan data yang akurat menjadi kata kunci dalam perumusan kebijakan dan penyaluran anggaran secara tepat sasaran.
“Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus kita pakai bersama. PT Pos dan Telkomsel juga kita libatkan untuk membangun jaringan distribusi dan komunikasi. Bagaimana mau tanam sorgum kalau kita tidak tahu potensi lahannya?” ujarnya retoris.
Mendes Yandri menegaskan bahwa semua upaya ini merupakan bagian dari akselerasi program Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendukung Asta Cita ke-6 yang menekankan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat desa.
“Desa adalah pusat. Tagline kami: Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia. Membangun desa berarti juga membangun kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya bangsa ini secara utuh,” tegasnya.
