“Kami dari Kemenko Polkam membawahi sembilan desk termasuk ada dua satgas khusus dan satuan tugas yang memang sesuai dengan dinamika. Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” ungkapnya.
Menurut Menko Polkam ujung tombak penegakan hukum dan eksekusi program itu banyak berada di bawah Kemenko Polkam seperti desk penyelundupan, judi online, narkoba, kebakaran hutan dan sebagainya. Kemudian setelah dikembangkan mencakup hampir semua kementerian dan lembaga, dan ini perlu pos-pos khusus untuk mendukung hal tersebut.
“Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelasnya. (Yudha Krastawan)
