Ia menyampaikan, Kemendagri bersama penyelenggara Pemilu serta unsur TNI-Polri akan terus mengawal pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang. Ia berharap upaya tersebut dapat berjalan lancar dan sukses, sehingga pemimpin baru di daerah yang bersangkutan dapat terpilih secara demokratis.
Ribka menambahkan, dalam konteks pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah, Kemendagri telah mendorong kepastian tersedianya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sejalan dengan arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, seluruh pihak di daerah didorong untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat, khususnya selama tahapan PSU dan Pilkada Ulang berlangsung.
“Saya pikir untuk secara umum semuanya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Bapak Menteri, yang kami harapkan semuanya akan berjalan secara baik,” sambung Ribka.
Dalam rapat tersebut, Ribka secara khusus berharap agar seluruh pihak terkait dapat memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel. Diharapkan, upaya tersebut mampu meminimalkan kemungkinan dilaksanakannya PSU kembali di wilayah tersebut. Ia juga berpesan agar pelaksanaan PSU di dua daerah itu dapat dimitigasi dengan baik.
