Ia pun mendorong optimalisasi langkah konkret seperti operasi pasar murah, koordinasi antarwilayah penghasil dan pengguna, serta penggunaan APBD untuk bantuan transportasi distribusi bahan pokok. “Kalau daerahnya langganan cabai, kemudian bawang, yang masih bisa dilakukan, lakukan. Baru itu seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya,” tegasnya.
Terakhir, Tomsi mengingatkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan strategi yang terencana, kolaboratif, dan tidak bisa hanya mengandalkan pola kerja konvensional. “Saya minta tolong kepada teman-teman kepala daerah dan dicek apakah dinas-dinasnya melaksanakan kegiatan ini atau tidak,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, pada rapat ini hadir secara langsung sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Mereka di antaranya Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono. (sol)
