IPOL.ID – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan tangguh menuntut integrasi antarsektor, regulasi yang responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penggunaan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang adaptif dan kolaboratif. Hal ini menjadi krusial dalam menopang pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan nasional.
“Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini, pemberdayaan ekosistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah percepatan digitalisasi, risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, dan regulatory arbitrage, menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi,” kata Mahendra dalam kegiatan OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Acara RGS digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat ekosistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) di sektor jasa keuangan, dan mengangkat tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience”. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan GRC menjadi kunci bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.
