IPOL.ID – Pemanfaatan energi nuklir kembali menjadi perbincangan strategis dalam forum focus froup discussion (FGD) bertajuk “Prospek Energi Nuklir untuk Kedaulatan Energi” yang diselenggarakan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI.
Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama dari kalangan akademisi, pemerintah, dan praktisi energi, yakni Yarianto Sugeng Budi Susilo, Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama PRTRN-BRIN, Prof Andang Widi Harto dari UGM, dan Dr Arnol Soetrisnto dari Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).
Yarianto Sugeng Budi Susilo, Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama PRTRN-BRI, mewakili Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Ia mencontohkan Uni Emirat Arab yang telah berhasil membangun empat unit PLTN, meski berstatus sebagai negara Muslim. “Mudah-mudahan nuklir menjadi berkah bagi kita semua. Uni Emirat Arab sudah membangun PLTN. Mengapa Indonesia tidak?” ujarnya.
Selanjutnya, ia juga menyinggung QS Al-Hadid ayat 25 untuk menunjukkan bahwa logam seperti uranium merupakan karunia Tuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Dengan hanya 20 gram uranium, energi yang dihasilkan setara dengan 20 ton batu bara, namun jauh lebih ramah lingkungan.
Ia menambahkan bahwa teknologi nuklir saat ini, termasuk small modular reactor (SMR), lebih aman dan cocok diterapkan di daerah terpencil. Meskipun penerimaan publik terhadap PLTN masih rendah, tren positif mulai terlihat, seperti di Kalimantan Barat yang kini mendukung pengembangan nuklir karena ketergantungan mereka terhadap listrik dari Sarawak, Malaysia.
Selain itu, Guru Besar Teknik Nuklir UGM, Prof Dr Ir Andang Widi Harto, menilai bahwa energi nuklir adalah solusi strategis untuk mendorong transformasi struktur industri Indonesia. Saat ini, sebagian besar industri nasional masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan jasa bernilai tambah rendah.
“Energi nuklir mampu menyediakan listrik dalam skala besar, berkelanjutan, dan harga terjangkau. Ini sangat penting untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan manufaktur,” jelasnya.
Menurut Prof Andang, Indonesia menargetkan PLTN mulai beroperasi pada 2034 dan mencapai kapasitas 40 GW pada 2060. Meski hanya sekitar 11% dari total kapasitas listrik nasional, kontribusi energi nuklir dinilai krusial untuk menopang industri teknologi tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya transisi menuju reaktor generasi keempat yang dapat mengolah uranium-238 dan thorium-232 lebih efisien, serta mengembangkan siklus bahan bakar tertutup.
“Kita tak bisa menunggu teknologi sempurna. Listrik dibutuhkan sekarang, tapi riset reaktor masa depan tetap harus jalan,” tegasnya.
Semantara, Dr Arnol Soetrisnto dari MKI memaparkan bahwa pengembangan energi nuklir tidak bisa dilepaskan dari aspek etika dan keberlanjutan. Ia menilai bahwa pemanfaatan nuklir di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip keadilan antargenerasi dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, industri kelistrikan Indonesia perlu diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di sisi lain, pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan penerimaan sosial.
“Energi nuklir bukan solusi tunggal, tapi bisa jadi bagian penting dari bauran energi nasional yang lebih hijau dan stabil,” ujarnya.
Melalui forum ini, MUI berupaya menghimpun pandangan para ahli untuk merumuskan sikap keumatan terhadap pemanfaatan energi nuklir. Dengan masukan dari akademisi, praktisi, dan lembaga riset, MUI berharap dapat turut mendorong kebijakan energi nasional yang tidak hanya menjawab tantangan teknis dan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, keselamatan lingkungan, serta aspirasi masyarakat luas. (ahmad)
