Lebih lanjut, Kartiko pun menyampaikan sesuai arahan Satuan Tugas (Satgas), pencairan pembiayaan ditargetkan dapat terealisasi pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2025. Urgensi ini semakin kuat karena Pemerintah terus mendorong KDKMP menjadi terobosan pembiayaan riil dan realistis, dengan pengurus yang bertanggung jawab dan tercatat secara digital.
“Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan ke sana. Karena itu, masyarakat desa perlu memastikan program usaha ini terlaksana dengan baik sebelum diajukan ke bank-bank milik negara,” tutur Tiko.
Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah dengan memfasilitasi pengurus KDKMP dan kepala desa di Jawa Timur melalui pelatihan penyusunan proposal bisnis hingga mekanisme pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.
“Tentunya, ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena ini merupakan tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dengan dinas-dinas koperasi di daerah,” ucap Agus Noorsanto.
