IPOL.ID – Keputusan Partai Nasdem dan PAN yang memberikan sanksi penonaktif pada anggotanya di DPR RI, yakni Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya dan Eko Patrio dinilai hanya gimmick politik.
Sebab, dalam aturannya istilah penonaktifan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. UU itu hanya mengenal dua nomenklatur, yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Pemberhentian Sementara.
“PAW diatur dalam Pasal 239. Seorang anggota DPR dapat berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pemberhentian antarwaktu dapat terjadi apabila anggota DPR tidak melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan, melanggar sumpah atau kode etik, dinyatakan bersalah dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, diusulkan oleh partai, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, melanggar ketentuan larangan dalam UU, atau diberhentikan dari partai politiknya,” ulas pengamat politik Sugiyanto, Selasa (2/9/2025)..
