Diyakini politisi muda berbakat partai Beringin itu, kebocoran dari pajak parkir diyakininya tidak akan terjadi. Apalagi, sambung anggota DPRD dari dapil Jaksel itu kemitraan akan melibatkan seluruh unsur keamanan di DKI. “Prinsipnya tidak akan ada yang ditinggalkan dalam kemitraan yang dibangun pemprov DKI,” katanya.
Lebih lanjut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu pun mengingatkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini perlu dilakukan lantaran situasi tekanan ekonomi dan fiskal, khususnya di DKI Jakarta. Apalagi, APBD DKI Jakarta pada 2026, yang diprediksi berada pada angka sekitar Rp75-77 triliun sesuai arahan pemerintah pusat.
“Dalam kondisi seperti itu pemerintah daerah dan juga DPRD DKI Jakarta harus berkreasi bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan daerah untuk meningkatkan APBD DKI Jakarta. Salah satu yang potensi sangat besar itu adalah melalui pengelolaan parkir Parkir yang ada di jalan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap dua lokasi parkir ilegal yang berada di sejumlah wilayah karena tidak memiliki izin resmi karena dinilai menimbulkan kebocoran pendapatan parkir di Jakarta.
