Wilson menjelaskan, kategori kepala daerah dan wilayah mencakup bupati, wali kota, dan gubernur yang memiliki kebijakan mendukung program bela negara, ketahanan nasional, dan wawasan kebangsaan.
Indikator penilaiannya meliputi program pembinaan generasi muda, pendidikan Pancasila, serta kegiatan bela negara di daerah, disertai inovasi dan kolaborasi aktif dengan TNI–Polri.
Untuk instansi pemerintah, penilaian didasarkan pada implementasi nilai bela negara dalam pelayanan publik, kepatuhan regulasi, serta partisipasi sosial masyarakat.
Sementara pada kategori BUMN, indikator utama meliputi kontribusi nasional melalui program CSR, dukungan terhadap pendidikan bela negara, serta inovasi produk yang memperkuat kemandirian bangsa.
Sedangkan perusahaan swasta dinilai dari komitmen kebangsaan, pemberdayaan UMKM, inovasi nasional, dan partisipasi sosial dalam kegiatan bela negara.
“Apresiasi ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga dorongan agar semangat bela negara hidup di semua sektor — pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Wilson.
