“Proses Baperjakat tergolong berhasil di era gubernur Sutiyoso dan Foke. Tapi sayangnya di era Jokowi gubernur hal itu justru diabaikan,” katanya.
Dampak dari itu, kata Tom lagi penentuan jenjang karir ASN makin tidak menentu. Sehingga, hal itu pun berimplikasi terhadap roda pemerintahan di Jakarta.
“Jangan heran jika ada kebocoran dalam pendapatan asli daerah di Jakarta. Karena perekrutan dari eksternal, mengakibatkan pejabat Pemprov tidak selektif dalam menyikapi sejumlah kebijakan di Jakarta,” tandasnya.(sofian)
