Lebih lanjut, Bon Jovi meminta Pemprov DKI melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan gedung pemerintahan, yakni gedung Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI.
“Pemprov DKI harus juga mempertimbangkan opsi proyek pembangunan tahun jamak. Hal itu untuk meringankan beban pembiayaan pada tahun 2026. Sebab, proyek tahun jamak dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” katanya.
Disamping itu, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga infrastruktur pengendali banjir, mengingat risiko banjir yang terus menerus mengancam Jakarta.
“Pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung harus terus diupayakan untuk mempercepat penanganan banjir dan meningkatkan kualitas hidup warga. Selain itu, penyesuaian rencana pembangunan gedung pemerintahan juga perlu dilakukan untuk efisiensi anggaran dan fokus pada prioritas utama,” katanya.
Anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jakut itu juga menyoroti pentingnya melakukan peninjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan dan mencari solusi yang paling efisien dan efektif.
