IPOL.ID – Rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pemprov DKI Jakarta harus disikapi dengan positif.
Apalagi, pemotongan dana bagi hasil (DBH) tidak hanya dilakukan pada pemprov DKI Jakarta, melainkan seluruh pemprov dan kabupaten kota di Indonesia.
“Pemotongan DBH harus disikapi dengan bijak, karena tidak hanya DKI melainkan seluruh Indonesia. Namun untuk DBH yang dialami DKI, saya kira perlu melakukan penyisiran terhadap anggaran yang ada. Sehingga nanti angka yang diefisiensikan itu bisa tepat dan kemudian tetap bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI, Judistira Hermawan, Sabtu (11/10/2025).
Dikatakan anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaktim itu, saat ini DKI Jakarta memiliki anggaran prioritas, yakni penanganan banjir, kemacetan, penanggulangan persoalan sosial masyarakat seperti pendidikan dan lapangan pekerjaan.
“Saya kira nanti semua komisi akan melakukan penyisiran terhadap anggaran APBD DKI dalam rangka efiesiensi anggaran. Sehingga nanti APBD yang diperkirakan di angka Rp75-77 triliun benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” bebernya.
