Selain itu, peran industri strategis nasional sebagai penopang kedaulatan negara juga membutuhkan dukungan sistem pertahanan yang kuat di matra darat, laut, dan udara.
Menhan Sjafrie turut mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan tersebut akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak konflik.
Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan pertahanan tersebut. “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan yang efektif,” ujar Menhan. (*)
