“Ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa nilai dan prinsip toleransi terwujud dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah juga terus mendukung masyarakat untuk menjalankan keyakinan agama dan budaya masing-masing sehingga semua warga dapat hidup dengan damai dan merasa dihormati. Jika sudah demikian, program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pun dapat berjalan dengan baik,” pungkas Agustina.
Harmony Award merupakan ajang interaksi nyata dan terukur antara pemerintah daerah dan FKUB dalam memperkuat kerukunan umat beragama. Kementerian Agama berharap ajang ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga kerukunan yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan bangsa secara berkelanjutan.
Untuk mencapai prestasi ini, Kota Semarang harus memenuhi tiga instrumen penilaian berbasis data, yakni dimensi kinerja kerukunan Pemda dan FKUB, yang menilai sejauh mana pemerintah daerah bersama FKUB menjalankan peran kolaboratif dalam mendukung kebijakan kerukunan. Kemudian, dimensi kinerja FKUB, yang mengukur kapasitas, efektivitas program, serta kontribusi nyata FKUB dalam memfasilitasi dialog lintas agama dan mencegah potensi konflik dan yang ke tiga, dimensi outcome, yang menilai dampak nyata atas berbagai program dan kebijakan terhadap kualitas kerukunan umat beragama di tingkat lokal.
